Pada Juli 2024, laporan tentang keputusan Nepal menunda kewajiban Kartu Identitas Nasional untuk tunjangan sosial mencatat warga mengantre di kantor Munisipalitas Shuklaphanta. Identitas federal itu memuat foto, data pribadi, dan sidik jari, serta direncanakan wajib bagi kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan lajang penerima tunjangan.
Pemerintah menyebut kesulitan memperoleh kartu saat hujan, banjir, dan tanah longsor. Antrean bukan sekadar minat pada dokumen baru, melainkan pintu ke prosedur yang dapat menentukan kelanjutan bantuan. Bagi orang dengan mobilitas terbatas, mencapai kantor dan menunggu giliran sudah menjadi syarat berat. Barisan itu memperlihatkan jarak antara kebijakan dan kesiapan praktis.